Dalam rangka menyukseskan Pilkada DKI Jakarta 15 Februari mendatang, Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo mengizinkan Santri, Mahasiswa, dan Dewan Guru yang berdomisili di Jakarta. Dilansir dari media ngelmu.com, meski Pondok Gontor melarang santrinya untuk terjun ke ranah politik praktis, tetapi tetap ikut andil dalam pesta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), karena Pimpinan Gontor memastikan politik praktis bukan orientasi mereka. Bagi Gontor, pendidikan adalah politik tertinggi.
Direktur Kulliyyatul Mu’allimin al-Islamiyah (KMI) Gontor, KH. Masyhudi Subari menjelaskan bahwa hasil musyawarah Pimpinan Gontor, santri hingga guru yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga wilayah Jakarta di semua kampus diizinkan pulang pada 13-16 Februari 2017 untuk Pilkada DKI. Wafaqonallahu jamii’an limaa yuhibbu wa yardho.
“Insya Allah dengan ini semua santri dan guru Gontor melek politik dan mengikuti dinamika politik nasional tanpa usaha mobilisasi karena Pondok Modern Darussalam Gontor adalah lembaga pendidikan dan tidak berpolitik praktis,” ungkap Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH. Hasan Abdullah Sahal.
(kutipan dari berbagai sumber)
Sekhum PPRU
